Assalamualaikum, sahabat...
Sebenarnya aku tidak mengikuti kasus yang sekarang jadi salah satu berita panas di negeri tercinta ini. Maklum, kan bukan orang ekonomi. Meskipun begitu, demi memperluas pengetahuan, aku bacalah sedikit-sedikit jalannya cerita drama ini, biar kalau diajak ngobrol teman atau sesiapa tentang kasus ini tidak bodo-bodo amatlah...
Aku mulai mengikuti jalan cerita kasus ini sejak diundangnya pak Boediono, bu Sri Mulyani, dan yang terakhir (yang aku ikuti dari awal sampai akhir) pak Jusuf Kalla. Ada perbedaan kronologis kejadian yang disampaikan ketiga tokoh tersebut. Dan, di antara penjabaran ketiga orang tersebut, aku lebih percaya pada apa yang disampaikan oleh pak JK.
Selain dulu aku sangat mendukung beliau dalam pencalonannya sebagai presiden RI 2009-2014, ditambah dari kejujuran dan keterbukaan beliau seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang kenal dengan beliau (lewat buku Mereka Bicara JK), ditambah lagi keputusan JK yang tidak menyetujui penyaluran dana segitu dahsyatnya, aku yakin dalam hal ini pak JK bersih.
Oleh karenanya, cerita pak JK bahwa bu Sri dan pak Boediono baru menghadap beliau sebagai presiden ad-interim (Presiden SBY sedang ke luar negeri) setelah keputusan bail-out itu dieksekusi menunjukkan bahwa ada ketidakpatuhan dalam garis komando penyelenggaraan negara. Masak mengucurkan dana Rp632 miliar, yang lalu membengkak menjadi Rp 6 triliun sekian, tanpa melapor dulu terhadap penanggungjawab kepala pemerintahan?
Bayangkan saja, kamu menjadi ketua sebuah organisasi, tapi tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Tahu-tahu sudah jadi. Dan, kalau ada apa-apa, tentu yang disalahkan adalah penanggungjawab, yaitu kamu sebagai ketua. Begitu juga dengan kasus ini, kalau sekarang masyarakat tidak rela penggelontoran dana sebesar itu dengan mudah, sementara banyak korban bencana yang masih merana dengan minim bantuan, maka yang disalahkan adalah "bos"nya, yakni presiden. Kecuali presiden (dalam hal ini Wapres JK) sudah dilapori sebelumnya dan menyetujui langkah tersebut, barulah langkah ini dianggap legal. Sedangkan yang terjadi adalah presiden tidak tahu apa-apa. Saat bu Sri Mulyani "merasa tertipu dengan laporan Bank Indonesia", barulah beliau mengadu alias curhat pada atasan.
Selain itu, pak JK menuturkan bahwa pak Boediono menolak untuk melancarkan perintah tangkap pada Robert Tantular, sang pemilik bank, dengan alasan masih belum ada landasan hukumnya. Padahal, kalau pak JK tidak segera memerintahkan penahanan, orang sekaya itu (apalagi setelah merampok banknya sendiri) pasti dengan mudah kabur ke luar negeri. Terhambatlah proses hukum dan yang rugi tentu masyarakat Indonesia, khususnya yang menjadi nasabah Bank Century. Penuturan pak JK ini, bahwa beliaulah yang memerintahkan penangkapan Robert, diamini oleh pak Susno Duaji yang saat itu menjabat Kabareskrim Polri. Beliau mengaku mendapat perintah dari JK (melalui Kapolri) untuk menahan Robert. Sebelum melakukan penangkapan, beliau sempat "melapor" pada direksi BI yang terkesan mencegah beliau untuk tidak menangkap Robert saat itu juga.
Dengan demikian, alur ceritanya kan mudah saja jadinya. Bank Century dirampok sendiri oleh Robert Tantular, bank menjadi krisis (lokal), KSSK memutuskan untuk memberi dana talangan kepada bank tersebut yang akhirnya dananya menjadi bengkak 10 kali lipat, baru lapor kepada kepala pemerintahan beberapa hari setelah keputusan dibuat. Kepala pemerintahan (JK) menolak keputusan itu, namun nasi sudah menjadi bubur, dana telah dikucurkan. Terjadilah kasus heboh ini.
Maka menurutku, yang harus bertanggungjawab dalam kasus ini adalah, pertama, pak Boediono selaku Gubernur BI. Kesalahan beliau adalah memberi laporan penghitungan yang salah kepada bu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan sehingga bu Sri "merasa tertipu". Selain itu, beliau juga menolak perintah penahanan terhadap Robert Tantular. Pihak kedua adalah bu Sri Mulyani selaku ketua KSSK yang memutuskan pemberian dana talangan kepada Bank Century dengan alasan jika tidak diselamatkan, krisis ini akan berdampak sistemik kepada bank-bank yang lain. Alasan itu tidak tepat dan beliau pun harus bertanggungjawab terhadap keputusannya.
Mudah saja kan?
Jadi, bagaimana menurutmu?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar